LEMBATA, NTT EXPRESS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam model Sekolah Lapang Kerja Budaya (SLKB) Kedaulatan Pangan yang diselenggarakan di Maluku Tenggara dan Lembata hampir selesai.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota, Tim Monitoring dan Asistensi, Lefidus Malau kepada NTT Express pada 06 November 2023.
Lefidus menjelaskan, uji praktek lapangan model dan modul ini melibatkan Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero dan Universitas Banda Neira.
“Kegiatan sudah berlangsung sejak pertengahan Juli 2023 dan akan berakhir pada pertengahan November 2023. Hasil dari MBKM-SLKB adalah Sistem Pangkalan Data Desa dan Pangan Lokal di dua desa tempatan,” jelas Lefidus.
Dua desa yang dimaksud Lefidus adalah Ohoi/Desa Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dan Desa Posiwatu, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Lanjut Lefidus, Sistem Pangkalan Data Desa dan Pangan sudah hampir rampung dan siap diluncurkan pada saat selebrasi akhir program.
Saat ini, para peserta sedang mengolah data untuk ditampilkan dalam bentuk informasi yang bisa dipahami oleh warga desa.
“Misalnya data demografi seperti jumlah KK, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, penghasilan, pengeluaran, pola konsumsi, status kesehatan, apa saja flora dan fauna yang bisa dimakan baik yang dibudidayakan maupun yang liar, dimana saja lokasinya, kapan masa panennya (saat angin Timur atau angin Barat), bagaimana pengaturan dan pembagian diantara warga desa, bagaimana cara mengolahnya dan lain sebagainya,” urai Lefidus.
Berdasarkan Sistem Pangkalan Data Desa dan Pangan Lokal, MBKM-SLKB Kedaulatan Pangan membantu dua Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Ohoi/Desa menuju Kedaulatan Pangan berdasarkan data nyata.
“Misalnya tata guna lahan (pemukiman, hutan, laut, budidaya, peternakan), tata hidrologis (kawasan resapan air hujan, sistem pembagian air untuk pertanian/peternakan dan aliran kebutuhan MCK ke desa), rencana penggunaan atau alokasi Dana Desa; dan lain sebagainya,” jelas Lefidus.
Lanjutnya, MBKM-SLKB juga melakukan pendataan hampir pada semua Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang berhubungan dengan pangan lokal yang ada di desa tempatan dan ditulis dengan metode etnografi.
Salah satu hasil yang tampak dari MBKM-SLKB adalah peta desa. Peta Desa Posiwatu sudah diajukan dalam Pertemuan Adat dan perwakilan suku yang dihadiri oleh Pihak Pemerintah Kecamatan dan 4 Pemerintah Desa yang berbatasan dengan desa Posiwatu.
Hasilnya, batas-batas desa berdasarkan Peta Desa Posiwatu sudah diterima dan disepakati oleh semua para pihak. Dari peta Desa Langgur, pemerintah Ohoi bisa mengidentifikasi lahan untuk kebun sayur.
Dari Sistem Pangkalan Data Desa dan Pangan Lokal, pengeluaran desa Langgur untuk membeli sayur sekitar Rp. 9 milyar per tahun (3000 KK x Rp. 8.500 x 365 hari).
Sementara, Dana Desa hanya Rp. 1,2 milyar per tahun. Mereka juga merencanakan pengaturan kawasan pesisir dan laut sebagai sumber sayuran.
Berdasarkan observasi MBKM-SLKB, ada 8 jenis rumput laut yang edible untuk diolah sebagai sayuran. Menurut literatur, ada ratusan jenis rumput laut yang bisa dimakan.
Sistem Pangkalan Data Desa dan Pangan Lokal mencakup banyak hal. Ada ratusan (sekitar 900 entitas) yang menjadi data mentah di luar urusan Pangan Lokal.
“Misalnya, sistem kekerabatan di sekitar kawasan (hubungan perkawinan antar Desa, antar Suku, antar Marga). Gunanya untuk mengatasi konflik dan tawuran secara adat,” jelas Lefidus.
Untuk diketahui, Peluncuran Sistem Pangkalan Data Desa dan Pangan Lokal di Ohoi/ Desa Langgur akan dilaksanakan pada tanggal 11 November 2023. Sedangkan untuk Desa Posiwatu akan dilaksanakan tanggal 14 November 2023.
Sumber: NTTExpress
