Dominikus Karangora- Rabu, 15 November 2023 | 16:44 WIB
LEMBATA, NTT Express – Desa Posiwatu di Kabupaten Lembata dan Desa Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan dua desa pertama di Indonesia yang memiliki Sistem Pangkalan Data Desa dan Pangan.
Sistem Pangkalan Data Desa dan Pangan ini diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dengan melibatkan Perhimpunan Pendidik untuk Keadilan (Perdikan) Insist sebagai penanggung jawab keahlian.
Khusus untuk Desa Posiwatu, NGO lokal yang bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS).
YPPS kemudian bekerjasama dengan Institut Filsafat Teknologi Kreatif Ledalero melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam model Sekolah Lapang Kerja Budaya (SLKB) Kedaulatan Pangan.
Peluncuran Sistem Pangkalan Data Desa dan Pangan ini untuk menjawab tantangan masa kini yang mana data untuk desa-desa di Indonesia tidak mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Data di desa pun tidak berkaitan satu dengan yang lain dan tidak persis atau tidak dapat diperiksa silang. Bahkan, keseluruhan proses tidak melibatkan masyarakat atau minimnya partisipasi masyarakat.
Untuk itu, Kemendikbud Ristek menginisiasi Sistem Pangkalan Data Desa dan Pangan untuk mempermuda desa dalam mengambil kebijakan.
Sistem pangkalan data ini dikerjakan oleh 10 mahasiswa IFTK Ledalero dengan pendampingan YPPS dan Perdikan Insist selama empat bulan.
Sistem Pangkalan Data Desa dan Pangan ini secara umum terdiri dari data sosial, data spasial, data sektoral, data pangan dan lainnya.
Data ini sangat detail dan lengkap. Misalnya data sosial sebanyak 306 data dengan 9 kategori yaitu data bangunan rumah, kepala keluarga, istri, anggota keluarga, data belanja rumah tangga, limbah, industri rumah tangga, aset keluarga dan data kesehatan keluarga.
Direktur Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial, Melky Koli Baran saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Sistem Pangkalan Data Desa dan Pangan di Desa Posiwatu menegaskan, hari ini Desa Posiwatu punya pangkalan data yang sangat lengkap.
Data ini bukan merupakan hasil pengolahan sample tapi data yang detail dan prosesnya menggunakan pendekatan partisipatif atau pelibatan masyarakat sehingga akurat.
“Ini merupakan proyek rintisan sehingga ada tiga tahap selanjutnya yaitu, pertama evaluasi, perluasan dan pembakuan model,” jelas Melky pada Rabu, 14 November 2023.
Menurut Melky, proyek rintisan ini berhasil dan hasilnya sangat bagus. Untuk itu ia berharap dapat dilanjutkan sebagai model data desa dan pangan untuk desa-desa di seluruh Indonesia.
Khusus Data Pangan Lokal
Dengan adanya MBKM dalam model SLKB Kedaulatan Pangan, tim ini berhasil mengidentifikasi 134 jenis pangan lokal di Desa Posiwatu.
Pangan lokal ini terdiri dari buah-buahan, umbi-umbian, rempah-rempah, kacang-kacangan, biji-bijian, sadapan, protein hewani, karbohidrat/pokok dan sayur.
Sayangnya, dari 134 jenis pangan lokal ini, terdapat 14 jenis yang sudah punah, 50 jenis hampir punah dan 70 jenis masih ada hingga saat ini.
Kepala Desa Posiwatu, Nikodemus Nuba dalam sambutan peluncuran Sistem Pangkalan Data Desa dan Pangan ini mengatakan, begitu banyak dampak positif yang didapatkan dari kegiatan ini baik secara umum untuk desa, perorangan maupun kelompok-kelompok masyarakat.
“Dengang adanya mahasiswa di desa kami, dapat memberikan motivasi masyarakat kami untuk makan pangan lokal dengan slogan Tanam Apa yang Kita Makan, Makan Apa yang Kita Tanam,” ujarnya.
Nikodemus mengakui, Desa Posiwatu dari dulu nampak biasa saja. Namun hari ini Desa Posiwatu dapat dikatakan luar biasa. Seba desa sudah memiliki Sistem Pangkalan Data Desa dan Pangan yang sangat bagus.
Ia berjanji agar semangat dari kegiatan MBKM-SLKB ini tetap dijaga untuk menghadapi perkembangan dunia yang sangat modern belakangan ini. Di akhir katanya, Nikodemus berharap agar MBKM- SLKB jangan berhenti di Desa Posiwatu.
Pantauan NTT Express saat peluncuran Sistem Pangkalan Data Desa dan Pangan ini dapat membantu Pemerintah Desa dalam membuat kebijakan.
Misalnya hasil data spasial berupa peta desa, tata guna lahan, data geografis, hidrologis, kebencanaan dan data pangan lokal, pemerintah dapat membuat kebijakan untuk Kedaulatan Pangan di Desa Posiwatu.
Hal ini pun dibenarkan oleh salah satu mahasiswa IFTK Ledalero, Risto Jomang. Risto mengatakan, data ini sangat membantu pemerintah desa dalam membuat kebijakan.
“Kita juga melihat produksi beras merah, beras hitam meningkat tapi pembelian beras putih itu meningkat. Artinya ada perubahan tren konsumsi di tingkat masyarakat,” jelas Risto.
Lanjut Risto, dengan data ini pemerintah dapat mengambil langkah untuk membendung pembelian beras putih. Sebab Desa Posiwatu pun menghasilkan beras merah dan hitam.
Selain itu pemerintah bisa merubah cara pandang masyarakat tentang pangan lokal. Menurut Risto, kehadiran dirinya dan kawan-kawan pun tak lepas dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk Tanam Apa yang Kita Makan dan Makan Apa yang Kita Tanam.
Untuk diketahui, Sistem Pangkalan Data Desa dan Pangan Lokal ini mencakup banyak hal. Ada ratusan (sekitar 900 entitas) yang menjadi data mentah di luar urusan Pangan Lokal.
